4 Sikap IMM Kalbar dalam Aksi Bela Muslim Uighur

TANJUNGPURA – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama dengan DPD IMM Kalbar menggelar aksi bela Muslim Uighur, di Bundaran Digulist Universitas Tanjungpura, Jum’at (21/12/2018) pagi. Puluhan massa berbaju merah dalam aksi ini, turut membawa berbagai atribut bertuliskan seruan membela umat Islam.

DPD IMM Kalbar, Suharman mengatakan, tak hanya di Kalbar, aksi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia berdasarkan intruksi DPP IMM pusat. Mereka mengutuk peristiwa pada 11 September silam, di mana kaum muslim beraliran sufi dan berbahasa Turki menjadi korban kekerasan dari Pemerintah Tiongkok dengan tuduhan berafiliasi kepada jihadist seperti Al-Qaeda di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Aksi ini dilaksanakan atas peristiwa 11 September lalu, di mana peristiwa itu menjadi momentum bagi pemerintah Tiongkok untuk mendeklarasikan perang melawan teror,” ujar Suharman kepada awak media.

“Penduduk Uighur adalah keturunan Asia Tengah dan etnik ke- 5 terbesar di tiongkok. Ada 8 juta penduduk Uighur yang menetap di Provinsi Xinjiang yang secara agama, bahasa dan budaya berbeda dengan mayoritas etnik Han yang menempati kota yang sama sejak tahun 1949,” tambahnya.

Suharman menuturkan, Komite Persyarikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah melakukan kajian terhadap hak asasi di Tiongkok, untuk penghapusan diskriminasi rasial dan menyatakan keprihatinan atas apa yang menimpa muslim uighur di RRT. Menurutnya, PBB telah menerima laporan kredibel yang menyatakan pemerintah Tiongkok menahan penduduk Uighur di kamp-kamp rahasia dimana HAM diabaikan di sana.

“Atas peristiwa itulah, kami meminta pemerintah Indonesia membuat pernyataan sikap politik, atas kejadian yang menimpa saudara kita disana. Pertanyaannya kenapa pemerintah indonesia diam atas hal ini? Apakah mereka takut dengan Pemerintah Tiongkok?,” terangnya.

4 Sikap IMM Kalbar

Untuk itu, Suharman menegaskan IMM Kalbar menyatakan beberapa sikap terkait persoalan ini.

Pertama, mengecam aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur karena menyalahi Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi universal hak asasi manusia-red).

“Dalam deklarasi universal hak asasi manusia, disebutkan bahwa setiap manusia mempunyai hidup, memperoleh kebebasan dan keamanan. Tidak boleh ada manusia yang menjadi subjek kekerasan, penyiksaan dan kekejaman walaupun itu dalam rangka hukuman. Tidak boleh ada penangkapan, penahanan dan pengasingan secara sewenang-wenang,” lanjutnya.

Kedua, IMM Kalbar memandang bahwa upaya pemerintah Tiongkok dalam melawan ekstrimisme tidak selayaknya dilakukan dengan cara kekerasan. Hal ini akan membuat spiral kekerasan terus berlanjut, menjadi lingkaran setan yang tak ada ujungnya.

Ketiga, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi kepada Pemerintah Tiongkok, dalam rangka mendorong upaya perdamaian dan memberikan solusi penyelesaian konflik Uighur.

Keempat, IMM Kalbar mendesak pemerintah Tiongkok untuk memberikan akses informasi kepada seluruh dunia terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi Xinjiang dan akses bantuan kemanusiaan.