Ini yang Terjadi Saat Emak-Emak Terjebak Politik Identitas!

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki identitas kesukuan, daerah, dan agama yang sangat kental. Seiring berjalannya waktu, identitas semacam ini perlahan mulai memudar dan digantikan dengan identitas-identitas baru yang dimunculkan. Identitas baru ini muncul bersamaan dengan keinginan masyarakat untuk meleburkan ikatan ke-daerahan atau kesukuan yang cenderung lebih primordial.

Seseorang kini tidak ingin lagi dikenal hanya berdasarkan identitas kesukuan semata, dengan demikian setiap individu mulai membangun komunitas baru dengan mengandalkan keilmuaan, profesi, dan jejaring sosial yang dimiliki. Para individu yang membangun komunitas baru ini tidak lagi mendasarkan kesukuan dalam mencari anggota, namun berdasarkan kesukarelaan, kesamaan hobi, atau kesamaan cita-cita.

Karena sifatnya sukarela, dalam komunitas baru ini seseorang bebas sekehendaknya bisa keluar-masuk. Ditambah lagi komunitas baru ini lebih cenderung demokratis dan kontraktual dibandingkan komunitas kesukuan, dimana model kepemimpinannya dilandaskan dengan kesepakatan bersama bukan dengan melihat garis keturunan yang hierarkis.

Komunitas-komunitas baru inilah yang cenderung ditampilkan oleh seseorang sebagai identitasnya. Munculnya komunitas dan identitas baru pada masyarakat memberi ruang besar bagi para politikus untuk memobilisasi masa dengan isu-isu identitas.

Jika dahulu para politikus melempar isu kepada kaum minoritas, ras, etnisitas, dan agama untuk mendulang suara besar, kini politukus memiliki pilihan lebih banyak lagi dengan munculnya komunitas-komunitas sosial yang merasa dirugikan dengan kebijakan lawan politiknya.

Kemunculan berbagai komunitas tidak sedikit yang dilandasi dengan sekedar kesamaan usia saja. Sebagaimana komunitas pemuda di setiap desa yang ada di Indonesia dengan sebutan karang taruna, komunitas yang di dalamnya diisi oleh para pemuda dari desa tersebut.

Begitu juga dengan berbagai komunitas ibu-ibu yang banyak muncul di tengah masyarakat, baik yang bersifat resmi ataupun hanya sekedar kumpulan pengajian dan arisan.

Di organisasi NU, ada lembaga yang khusus yang mewadahi emak-emak atau ibu-ibu bernama Muslimat dan di Muhammadiyah bernama Aisiyah, dan juga hampir di setiap partai politik di negeri ini menyediakan lembaga khusus untuk perempuan dan ibu-ibu. Di luar lembaga struktural tersebut, masih banyak lagi wadah atau komunitas yang berisikan ibu-ibu.

Lembaga seperti ini yang kemudian melahirkan identitas baru bagi ibu-ibu yang berkecimpung di dalamnya, tidak sedikit ibu-ibu yang terbiasa memperkenalkan dirinya dengan sebutan lembaga yang menauinginya. Dan yang terbaru bahkan ada sekelompok ibu-ibu yang turun kejalan untuk melakukan aksi simpatik di jalanan.

Dikutip dari www.detik.com edisi 3 September 2018, Barisan Emak-emak Militan (BEM) melakukan aksi demo di depan kantor KPU. Emak-emak ini menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden karena akan maju pada pilpres. Aksi ini ditanggapi oleh Arief Budiman dengan menjelaskan bahwa, berdasakan UU Pemilu tak ada keharusan bagi presiden untuk mundur saat maju kembali sebagai capres.

Aksi yang dilakukan oleh Barisan Emak-emak Militan ini mendapatkan balasan dari Perempuan Milenial Indonesia (Permisi) dengan melakukan naksi simpatik di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dilansir oleh www.mediaindonesia.com edisi 12 September 2018, para peserta aksi yang di bawah nama Permisi meminta tujuh poin tuntutan terhadap Bawaslu, yang salah satunya berbunyi; menolak pelibatan ibu “emak-emak” dalam mobilisasi dan keterlibatan politik praktis.

Kedua kubu emak-emak atau ibu ini secara tidak langsung telah dilahirkan sebagai identitas baru yang dipolitisir. Sebagai emak-emak mereka merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, hal tersebut dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh CSIS di mana keluhan akan kurangnya lapangan kerja dan tingginya harga bahan pokok menempati urutan teratas dan dalam hal ini kelompok Barisan Emak-emak Militan (BEM) merasa menjadi sebuah golongan yang dirugikan. (Sumber: CSIS, Rilis dan Konferensi Pers “Survei Nasional CSIS 2017”. Ada apa dengan milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik, Jakarta: Center For Strategic  And International Studies, 2 November 2017).

Sedangkan Perempuan Milenial Indonesia (Permisi) muncul sebagai respon terhadap Barisan Emak-emak Militan (BEM), sebab menganggap bahwa seharusnya ibu-ibu tidak boleh dijadikan bahan politik praktis.

Lebih luas lagi, emak-emak atau ibu-ibu yang tergabung dalam dua kelompok di atas lebih dikenal dengan sebutan emak/mama milenial.

Karakteristik dari mama milenial sebagai berikut:

  1. Melek teknologi.
  2. Gaya hidup sehat.
  3. Berpikir terbuka.
  4. Banyak kesibukan.
  5. Pentingkan kualitas.

Ciri-ciri tersebut dikutip dari www.tabloidbintang.com yang kemudian membentuk emak-emak atau ibu-ibu ke dalam kelompok-kelompok baru.

Secara substansi, Ahmad Syafii Ma’arif mengatakan dalam bukunya, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, bahwa politik identitas berkaitan dengan kepentingan anggota-angota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Di Indonesia identitas prmordialisme mulai mengendur sekalipun masih ada, namun cenderung tidak ditampakkan. Generasi hari ini cenderung menonjolkan identitas yang mencerminkan prestasi akademis, karier, dan hobi.

Dengan mengendurnya identitas primordial kesukuan, membuat para politisi tidak lagi menggunakan isu ini sebagai bahan bakar politik identitas. Mereka menemukan formula baru dalam memainkan politik identitas yang lebih minim pengecaman, dengan menjadikan identitas-identitas baru yang sifanya lebih terbuka untuk memobilisasi massa.

Politik identitas yang menggunakan emak-emak atau ibu-ibu sebagai objek politis, diawali dengan tumbuhnya kesadaran yang mengidentikkan golongan tersebut sebagai entitas baru yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Kaum perempuan yang selama ini merasa memang kurang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah menjadi begitu antusias saat mendapat wadah baru untuk mengekspresikan diri sesuai identitas yang dimiliki.

Di sisi lain, kaum perempuan yang merasa munculnya wadah baru tersebut hanya menjadikan kaum mereka sebagai objek politik yang dipolitisir dan akhirnya membuat wadah perempuan baru dengan identitas baru sebagai reaksi dari identitas yang muncul sebelumnya.

Dengan menggunakan politik identitas untuk memenangkan sebuah pertarungan politik tidak sepenuhnya menjadi salah. Sebab, tujuan utama dari politik sendiri ialah untuk kebaikan bersama, selama cara-cara yang digunakan tidak bertentagan dengan asas Undang-undang dan tidak menimbulkan kerusakan.

Namun, sekalipun menggunakan cara yang benar tetapi dengan tujuan mensejahterahkan diri sendiri dan golongan hal ini akan menjadi kesalahan yang merugikan banyak pihak. Dan menjadikan emak-emak atau ibu-ibu milenial sebagai isu politik identitas, apakah untuk kebaikan bersama atau kesejahteraan pribadi dan golongan?