Cabang dan Ranting Muhammadiyah Tak Boleh Jadi “Ujung Tombok”

Oleh: Arif Noer

Rabu, 20 Maret 2019, saya bersyukur bisa menghadiri lagi kegiatan kajian bersama para intelektual Muhammadiyah Jawa Barat dalam kegiatan FGD di STAIM Bandung. Pada diskusi kali ini, ada kisah menarik tentang Pak Solihin yang berkerja keras membangun ranting Muhammadiyah di Garut dalam keterbatasan pengetahuan beliau tentang Muhammadiyah itu sendiri. Juga hadir cucu pendiri ranting Sumbersari yang bercerita bagaimana ranting dibangun melalui gerakan kemanusiaan, yang juga kental dengan gaya Nahdhiyin.

Kedua mujahid ranting Muhammadiyah tersebut, diapresiasi Dr. Norman, ketua LPCR PP Muhammadiyah, atas gerakan dakwahnya, hanya saja ketua LPCR tadi mengingatkan kembali tentang peran serta fungsi cabang dan ranting sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Muhammadiyah. Disana disebutkan bahwa cabang dan ranting seharusnya jadi ujung tombak dakwah Muhammadiyah, yang berarti keputusan muktamar Muhammadiyah diturunkan ke wilayah, daerah lalu di eksekusi cabang dan ranting.

Maka menurut Dr. Norman, PCM dan PRM berperan sangat berat dalam mengemban amanah bermuhammadiyah, karena harus konsisten sebagai juru dakwah, karena berfungsi sebagai etalase [wajah] Muhammadiyah. Disebutkan dalam AD/ART Muhammadiyah Pasal 15 ayat (1), bahwa Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

Inilah yang menarik bagi penulis. Gerakan mujahid kita di ranting bila dilihat perjuangannya, tidak sesuai dengan apa yg tercantum dalam AD/ART. Mereka berjuang bukan atas rencana strategi yang diturunkan dari pimpinan pusat, bahkan ada aktivis Muhammadiyah seperti halnya Pak Solihin, yang tidak tahu apa itu Muhammadiyah.

Kondisi ini menunjukan bahwa ranting pada akhirnya bekerja sendiri bukan atas Rencana strategis dari pimpinan atasnya, sehingga oleh ketua LPCR disebut sebagai “ujung tombok” bukan “ujung tombak”.

Lalu bagaimana dengan cabang dan ranting yang lain?

Apakah sama seperti dua ranting di atas?

Saya kira kondisinya bahkan ada yang lebih mengkhawatirkan. Bukan hanya sebagai “ujung tombok” yang bergerak sendiri, malah sebagian banyak Ranting yang mati suri; hidup segan, matipun enggan. Misalnya, ketika kita menengok pada Ortom, khususnya AMM, bahkan ranting bisa jadi hanya sebagai komoditas (politik) untuk kepentingan permusyawaratan saja.

Dalam FGD ini kita sejatinya merenung, bila situasi demikian masih berlanjut, maka kebesaran Muhammadiyah tiada bedanya dengan kamuflase; hanya besar di dokumen tapi dalam kenyataan adalah buih-buih kecil yag berserakan. Alhasil, kondisi inilah yang menjadikan organisasi Muhammadiyah tidak memiliki kekuatan atau pengaruh berarti di masyarakat Jawa Barat.

Untuk itulah, perlu kiranya dikembangkan kembali “Tajdid Gerakan” agar gerakan Muhammadiyah kembali menjadi gerakan Organisasi Dakwah Islam yang kuat, besar dan terorganisir.Tajdid gerakan bisa dimulai dengan penguatan mujadalah terhadap sistem keorganisasian sebagaimana disampaikan H. Dikdik Dahlan yang juga sebagai narasumber pada FGD ini.

Akhirulkalam, kita semua berharap, di masa depan tumbuh dalam tubuh Muhammadiyah Jawa Barat sebagian kelompok yang menyeru dan berjuang untuk menjaga gerakan Muhammadiyah tetap kuat, besar dan terorganisir. Sehingga Muhammadiyah di Jawa Barat menjadi organisasi pencerah bagi seluruh organisasi dakwah, bukan sekadar jadi organisai pengikut, apalagi menjadi ekor bagi kepentingan organisasi politik tertentu. Wallahu a’lam bisshowab