Netralitas Politik Muhammadiyah Pasca Khittah 1971 dan 2002

Muhammadiyah kerap digoda tawaran manis partai politik di indonesia. Hal ini wajar, mengingat jumlah jama’ah Muhammadiyah yang banyak dan berpotensi merauk suara dalam jumlah yang besar. Hal tersebut rawan dan sensitif bagi Muhammadiyah. Karena secara khittah, Muhammadiyah merupakan organisasi yang telah berupaya mengkhidmatkan dirinya untuk bergerak lewat jalur kemasyarakatan. Oleh sebab itu, banyaknya tawaran oragnisasi-organisasi politik tersebut kerapkali memunculkan kecurigaan-kecurigaan buruk tentang Muhammadiyah dan ortom-ortom yang dibawahnya, apalagi disaat tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Contohnya kasus Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah periode 2014-2018 yang sekaligus menjadi juru bicara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 mendatang.

Posisi strategis Dahnil Anzar Simanjuntak di pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah waktu itu, yang sekaligus jadi juru bicara kampanye tersebut membuat banyak kecurigaan timbul di mana-mana bahwa Muhammadiyah, khususnya Pemuda Muhammadiyah telah berafiliasi dengan partai-partai politik pendukung pasangan calon dimana Dahnil menjadi juru bicara tersebut. Melihat fenomena di atas, dikhawatirkan kecurigaan tersebut meruntuhkan marwah Muhammadiyah sebagai organisasi yang memegang erat netralitas politik pasca khittah Ujung Pandang dan khittah Denpasar. Kecurigaan tersebut perlu diklarifikasikan kembali bahwa Muhammadiyah tidak bekerja sama ataupun berafiliasi dengan partai atau organisai politik manapun.

Haedar Nashir sebagaimana yang dikutip oleh Roni Tabroni (2010: 24-25) menyatakan bahwa mengkaji hubungan muhammadiyah dan politik tidaklah mudah, karena menurutnya antara politik dan Muhammadiyah seringkali dihadapkan pada paradoks yang relatif rumit. Kerumitan tersebut akan semakin kentara manakala diajukan beberapa pertanyaan menyangkut politik dan muhammadiyah. Pertama, bagaimana penjelasan menyangkut Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam sosial-keagamaan yang bersifat nonpolitik justru terlibat dalam pergumulan politik? Kesulitan kedua menyangkut faktor teologis, menurutnya alasan-alasan keagamaan yang seperti apa yang menajdi landasan pemikiran dan panduan bagi Muhammadiyah untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik?

Pertanyaan ketiga, lanjut Haedar, bagaimana pandangan Muhammadiyah ketika bidang kehidupan yang satu ini (Baca:politik) sering dianggap sebagai wilayah yang keras, nista dan kotor oleh sebagian kalangan? Pertanyaan keempat yaitu apakah Muhammadiyah tergoda oleh kepentingan-kepentingan pragmatis ketika mengambil posisi dan peran dalam percaturan politik?

Muhammadiyah dan Politik
Muhammadiyah secara etimologi diambil dari bahasa arab yaitu dari kata “muhammad” yang berarti Nabi Muhammad dan kata “yah” yang berarti pengikut. Jadi, secara etimologi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Muhammadiyah berarti gerakan islam dakwah amar ma’ruf nahyi munkar yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 08 Dzulhijjah 1330 H di Kauman Yogyakarta. Hikmawan (2014:1-2) mengatakan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan yang bergerak pada wilayah dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang bersifat pencerahan bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Sejak berdirinya hingga sekarang, terdapat rentetan panjang hubungan antara Muhammadiyah dan politik. Dinamika Muhammadiyah dan politik sejak dulu telah mengokohkan arah langkah Muhammadiyah saat ini, yang ditopang oleh prinsip dasar, prinsip operasional, asas dan kebijakan organisasinya sendiri yang menjiwai muhammadiyah. Hematnya, Muhammadiyah saat ini dikenal sebagai organisasi keagamaan-kemasyarakatan yang kokoh membangun amal-amal yang berhubungan dengan hal tersebut.

Sedangkan politik, menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya Nichomachean Ethics sebagaimana yang dikutip Roni (2010:85) politik adalah sesuatu yang indah dan terhormat. Sedangkan menurut gurunya, Plato menyebut politik dalam Republic sebagai sesuatu yang agung dan terhormat, yakni sebagai wahana membangun masyarakat utama. Masyarakat utama lanjut Roni adalah masyarakat berkeadilan yang termanifestasikan dalam suatu tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, norma dan aturan sehingga akan tercipta keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Atau dengan ungkapan lain, bagi Plato politik adalah jalan mencapai apa yang disebut a perfect society dan bagi Aristoteles adalah cara meraih apa yang disebut the best posibble system that could be reached. (Hacker,1961)

Untuk memahami Muhammadiyah dan politik, perlu ditilik niatan KH. Ahmad Dahlan saat mendirikan Muhammadiyah. Karena, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa berdirinya Muhammadiyah juga tak lepas dari aktivitas-aktivitas politik KH. Ahmad Dahlan yang banyak berinteraksi dengan organisasi lain seperti Syarikat Islam (SI) pimpinan HOS Tjokroaminoto juga penguasa hindia belanda saat itu. HOS Tjokroaminoto sebagaimana menurut Djoko Marihandono dkk (2015:2) adalah salah satu tokoh yang mempunyai peran besar dalam pengembangan organisasi SI. Karena banyaknya interaksi tersebut, maka perjalanan panjang Muhammadiyah tak terlepas dari sejarah pendirinya, yaitu KH. Ahmad Dahlan.

Dalam bukunya yang berjudul Etika Politik Muhammadiyah, Roni Tabroni (2010:18) menyatakan bahwa KH. Ahmad Dahlan adalah sosok yang piawai berpolitik. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya ormas besar yang digagasnya kala itu, yang kemudian, berdasarkan usulan dari muridnya yang bernama Muhammad Sangidu diberi nama Muhammadiyah. Pada zaman pemerintahan hindia belanda, hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit bagi warga asli pribumi. Karena hal itu menyangkut kelanggengan kekuasan kolonial belanda yang ingin menetap di hindia belanda sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun, KH. Ahmad Dahlan justru bisa mendirikan suatu perkumpulan yang belum tentu bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh lain. KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada belanda pada tanggal 20 Desember 1912 untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahu 1914 dengan keteapan pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. (Abdul Mu’thi dkk: 23). Singkatnya, KH. Ahmad Dahlan telah mampu menempuh upaya halus untuk membujuk penguasa waktu itu memuluskan berdirinya organisasi Muhammadiyah.

Masih berdasarkan penuturan Roni (2010:18-20) Pada tahun 1918 terdapat dualisme gagasan dalam sebuah kongres yang membahas AD/ART Persyarikatan Muhammadiyah. Gagasan pertama disampaikan oleh Agus Salim yang menginginkan Muhammadiyah menjadi organisasi politik dan gagasan kedua oleh KH. Ahmad Dahlan yang tetap menginginkan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Kongres saat itu memutuskan bahwa Muhammadiyah tetap sebagai organisasi kemasyarakatan. Pendapat Agus Salim bukan berarti begitu saja ditolak, bahkan peserta kongres pada awalnya cenderung setuju dengan pendapatnya. Akan tetapi, logika Agama KH. Ahmad Dahlan yang cukup kuat mampu mengalihkan perhatian peserta kongres dan membuat peserta setuju dengan pendapat KH. Ahmad Dahlan tersebut. Bahkan KH. Ahmad Dahlan sempat menggebrak meja ketika forum tersebut berlangsung, tapi beliau tetap menghargai forum dan pendapat orang lain.

Peristiwa tersebut merupakan isyarat penting tentang Muhammadiyah dan politik. Secara kelembagaan, Muhammadiyah sejak dulu telah menilik politik sebagai suatu aktivitas yang sempat akan dijadikan arah gerakannya. Disini, orang-orang Muhammadiyah terlihat sangat kuat pemahaman politiknya. Hal itu dibuktikan dengan visi jauh yang dibawa mereka ke arena kongres untuk dijadikan dasar arah gerakan Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah tetap memilih bergerak di jalur kemasyarakatan sebagaimana pendapat KH.Ahmad Dahlan.

Muhammadiyah sempat menjadi angggota istimewa partai masyumi. Pada saat itu orang-orang Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam kebijakan-kebijakan partai. Pada periode ini Muhammadiyah pernah berpolitik praktis, tapi tak sampai jadi partai politik seperti PSII dan NU yang bertranformasi menjadi partai politik. Sehingga, pertautan antara Muhammadiyah dan politik sempat dekat waktu itu.

Dalam penjelasan kepribadian Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 1996: 6) sebagaimana dikutip Haedar Nashir, hubungan Muhammadiyah dan politik akan sedikit tergambar, sebagai berikut:

“Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik masuk dalam Muhammadiyah ataupun soal-soal politik mendesak-desak urusan agama islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri.”

Beberapa hal yang menarik dalam sejarah perkembangan antara politik dan Muhammadiyah adalah multitalenta-nya figur-figur muhammadiyah saat itu. seperti KH. Ahmad Dahlan yang selain pintar ilmu agamanya, namun ia juga piawai bersiasat. Begitupun Agus Salim, yang pintar bersiasat namun juga paham akan agama. Selain itu, ada juga tokoh Muhammadiyah yang selain mereka itu seorang tokoh agama/ustadz namun mampu untuk menjadi tokoh-tokoh negara seperti Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais dan tokoh-tokoh lainnya. Hari ini opini kita seolah digiring pada apa yang disebut sekulerisme, sehingga sering mencuat ke permukaan bahwa tokoh agama, Kyai atau Ustadz tak akan mampu memimpin suatu Negara. Padahal sejarah mengatakan bahwa justru Negara ini dibesarkan oleh orang-orang yang beragama.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa dinamika pergulatan Muhammadiyah dan politik sejak dulu telah mengantarkan organisasi ini pada satu fase yang mendorong terrumuskannya khitthah Ujung Pandang tahun 1971 dan khittah Denpasar tahun 2002 yang lebih dikenal dengan khittah perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khittah dalam Muhammadiyah
Secara etimologis, kata khittah berasal dari derivasi bahasa arab yang berarti garis. Sedangkan menurut istilah atau terminologi khittah yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. (PP Muhammadiyah, 1968). Dalam Muhammadiyah, Khittah sangat berarti sebagai sebuah kumpulan teori yang dibangun agar organisasi bergerak pada jalan yang semestinya dan harus diperhatikan oleh seluruh anggota organisasi.

Khittah Muhammadiyah memiliki posisi penting dalam tubuh organisasi Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya Muhammadiyah harus tetap teguh memegang prinsip kebijakan pada yang ma’ruf dan yang khair. Hal ini sekaligus merupakan pembentukan jiwa oragnisasi Muhammadiyah dan ciri identitas yang khas di dalamnya. Khittah akan senantiasa menjadi pedoman warga Muhammadiyah dalam berkhidmat di Muhammadiyah.

Sedangkan menurut Haedar Nashir (2008:16) konsep khittah perjuangan Muhammadiyah mengandung makna mendasar sebagai berikut:
Suatu garis perjuangan, yaitu rumusan teori, metode, sistim, strategi, taktik dan perjuangan Muhammadiyah.
Suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi/keyakinan hidup Muhammadiyah.

Khittah perjuangan pada dasarnya tidak mempunyai sifat tetap, artinya selalu berubah, untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi serta ruang dan waktu.
Terdapat khittah perjuangan yang bersifat pola dasar (Khittah Makro) dan yang merupakan program dasar (Khittah Mikro).

Keberadaan khittah Muhammadiyah merupakan salah satu pedoman organisasi Muhammadiyah saat dihadapkan pada masalah-masalah yang menyangkut keorganisasian. Hal ini dipicu atas kekhawatiran warga Muhammadiyah sendiri mengenai sikap yang harus diambil saat masalah-masalah tersebut mengemuka. Akhsrullah (2015:5-6) mengatakan bahwa substansi khittah dapat disebut sebagai teori perjuangan persyarikatan, yakni sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi Muhammadiyah sesuai dengan gerakannya dalam konteks situasi dan kondisi yang dihadapi.

Di Muhammadiyah, khittah sudah dikenal sejak lama. Khittah pertama kali yaitu pada saat tampuk kepemimpinan dipimpin oleh KH. Mas Mansur (1938-1940) yang menghasilkan langkah 12 Muhammadiyah. Setelah itu, dalam muktamar palembang tahun 1956 dihasilkan Khittah Muhmmadiyah tahun 1956-1959 atau lebih dikenal dengan khittah Palembang, khittah ini dirumuskan pada periode A.R Sutan Mansur. Selanjutnya, pada sidang tanwir tahun 1969 keluarlah khittah perjuangan Muhammadiyah yang lebih familar disebut khittah Ponorogo yaitu pada saat periode KH. AR Fakhrudin menjadi ketua umum Muhammadiyah. Pembahasan mengenai khittah tidak berhenti sampai di sana, pada tahun 1971 keluarlah khittah Ujung Pandang yang isinya menyangkut netralitas Muhammadiyah sebagai organisasi yang lebih memilih jalur kemasyarakatan daripada politik. Saat itu tampuk kepemimpinan Muhammadiyah masih dipimpin oleh KH. AR Fakhrudin. Khittah Ujung Pandang kemudian disempurnakan pada muktamar Surabaya tahun 1978 yang kemudian disebut khittah Surabaya. Terakhir, sebagai tahap penyempurnaan dari khittah Ujung Pandang yaitu Khittah Denpasar atau disebut juga khittah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2002 yang dirumuskan pada periode Dr. H. Ahmad Syafi’i Ma’arif sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Aktivitas-aktivitas politik Muhammadiyah saat tercatat sebagai anggota istimewa partai Masyumi membuat Muhammadiyah terlibat gesekan politik dengan kelompok lain yang berbeda baju politik. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan politik masing-masing kelompok tersebut. Disinilah menurut pandangan penulis ruang gerak Muhammadiyah semakin sempit karena harus berebut kekuasaan di pemerintahan. Hal ini juga sempat menjadi keresahan warga Muhammadiyah waktu itu, yang kemudian melatarbelakangi juga dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah.

Pada tahun 1945, Muhammadiyah ikut mendirikan partai politik yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi para politisi muslim kala itu, yaitu partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau lebih akrab dengan sebutan partai Masyumi. Keterlibatan Muhammadiyah dan dekatnya hubungan Muhammadiyah dengan partai Masyumi tersebut menurut Roni (2010:27-28) merupakan hubungan formal dan langsung antara Muhammadiyah dan partai politik. Muhammadiyah saat itu terjun langsung pada apa yang menurut M.Yunan Yusuf (1995:74) disebut sebagai politik praktis. Sehingga, Muhammadiyah ikut membesarkan partai Masyumi sampai pada akhirnya Masyumi dibubarkan oleh rezim orde baru zaman Presiden Soeharto.

Setelah banyak permasalahan yang muncul saat Muhammadiyah terjun langsung ke ranah politik praktis, maka secara tegas dalam khittah Ujung Pandang Muhammadiyah akan menjaga jarak dan tidak berafiliasi dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas. Bunyi khittah Muhammadiyah yang menegaskan hal itu sebagai berikut:

“1) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun; 2) Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.”

Sejak diputuskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik/kekuatan politik, maka sejak saat itu pula Muhammadiyah netral dalam sikap poltiknya terhadap kekuatan politik manapun. Khittah Ujung Pandang ini merupakan penegasan Muhammadiyah mengenai jalur tempuh perjuangan yang akan dilalui yang sejak dulu menjadi dualisme antara jalur politik atau jalur kemasyarakatan. Pada tahap selanjutnya khittah disempurnakan dalam muktamar di Surabaya. Khittah yang tak luput mengatur antara Muhammadiyah dan politik yaitu khittah Denpasar. Khittah denpasar kurang tersosialisasikan kepada seluruh warga persyarikatan, padahal khittah Denpasar sangat penting sebagai etika politik Muhammadiyah. Setelah khittah Denpasar dan khittah Ujung Pandang tersebut disahkan maka semakin terang dan tegas ke arah mana Muhammadiyah akan melangkah.

Netralitas Politik Muhammadiyah
Dalam sebuah talkshow yang digelar oleh salah satu stasiun televisi nasional, Sunanto atau lebih akrab dengan sebutan Cak Nanto, ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyeret Pemuda Muhammadiyah khususnya, dan Muhammadiyah pada umumnya kedalam arena politik praktis. Tapi lebih lanjut ia akan mendukung penuh jika ada kader-kader pemuda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan dalam panggung politik secara personal.

Pernyataan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut cukup jelas menggambarkan sikap ortom di Muhammadiyah ataupun Muhammadiyah itu sendiri menyoal politik. Sikap seperti ini adalah amanat dari khittah yang telah digagas oleh organisasi ini sejak dulu. Netralitas politik mempunyai makna bahwa secara kelembagaan Muhammadiyah tidak akan terjun langsung ke arena politik praktis.

Menyoal sikap Muhammadiyah tentang sikapnya yang tidak akan berpolitik praktis, maka harus kita pahami apa sebenarnya makna poitik praktis itu. Dalam pandangan M. Yunan Yusuf (1995:74) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua makna politik dalam penerapannya. Pertama bermakna politik praktis yaitu mengandung makna kegiatan politik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara konstitusional. Contohnya ikut serta menjadi peserta dalam memperebutkan kursi DPR, MPR, bupati, walikota dan lain-lain yang biasanya dilaksanakan lewat pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Makna kedua dari politik tersebut adalah pendidikan politik atau sosialisasi politik. Sosialisasi politik bermakna penyadaran terhadap warga negara agar menyadari hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Penyadaran tersebut berjalan secara kultural dan wajar, tanpa mengganggu dan merusak tatanan yang ada.

Kasus seperti ini marak terjadi saat tahun-tahun politik, karena Muhammadiyah mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat indonesia. Artinya saat sebuah organisasi politik tertentu dapat menggaet Muhammadiyah untuk terjun ke arena politik praktis, maka kemungkinan besar organisasi politik tersebut akan dapat perhatian besar dari masyarakat. Saat kondisi seperti ini, Netralitas Muhammadiyah sedang diuji, sejauh mana pimpinan Muhammadiyah mampu melaksanakan amanat khittah yang telah dirumuskannya itu.

Muhammadiyah saat ini masih tegap dalam koridor pendidikan politik dan tidak memilih jalur politik praktis. Sehingga, dalam nafas pergerakannya Muhammadiyah lebih cenderung ke arah penyadaran tentang kapasitas warga negara. Penyadaran tersebut dilakukan lewat berbagai cara, misalnya lewat lembaga pendidikan , kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Sehingga, Muhammadiyah sangat masif bergerak pada aktivitas sosial-keagamaan.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa muhammadiyah nampaknya masih memegang erat hasil khittah Ujung Pandang dan khittah Denpasar sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. Muhammadiyah akan tetap netral dalam arah kebijakkannya dan tetap fokus bergerak pada hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Tapi bukan berarti Muhammadiyah buta politik dan mengenyampingkan urusan politik. Hal ini kadangkala cukup rumit dan bagi kebanyakan orang sedikit sulit memandang hubungan antara Muhammadiyah dan politik.

Muhammadiyah yang menurut Amien Rais lebih memilih hight politic ini telah mengkristal dan menjelma membawa perubahan-perubahan dan penyadaran-penyadaran sosial. Hingga saat ini, Muhammadiyah yang bergerak dalam sosial-keagamaan telah banyak berjasa bagi umat dan bangsa. Ada banyak fasilitas umum yang dibangun Muhammadiyah. Dalam bidang kesehatan Muhammadiyah telah membangun rumah sakit. Dalam bidang pendidikan Muhammadiyah telah membangun ribuan sekolahan dan ratusan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka mengamalkan surat Al-maun, Muhammadiyah juga telah membangun panti sosial asuhan anak, juga tak lupa dengan para lansia dengan mendirikan panti jompo. Selain itu, Muhammadiyah juga mempunyai banyak lembaga yang juga banyak berperan saat terjadi bencana nasional seperti Lazismu ataupun MDMC (Muhammadiyah Disaster and Management Center). Selain membangun fasilitas yang berwujud fisik, yang lebih penting dari pembangunan yang dilakukan Muhammadiyah adalah membangun sumber daya manusianya itu sendiri.

Dalam istilah Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah periode 1995-2000), Muhammadiyah saat ini lebih memegang pada aktivitas hight politic ketimbang low politic. hight politic yang disematkan pada Muhammadiyah ini didasarkan pada aktivitas dakwah muhammadiyah yang erat kaitannya dalam rangka memfokuskan diri merekonstruksi sosial. Istilah hight politic yang dikedepankan Amien Rais ini dikenal juga dengan istilah politik adi luhung.

Dalam rangka membangun manusia yang berkemajuan, Muhammadiyah sangat masif mengadakan kajian-kajian rutinan dari tingkat ranting sampai pusat. Kajian tersebut bukan hanya dilakukan oleh Muhammadiyah saja, melainkan juga masif dilakukan oleh ortom-ortom yang berada dibawahnya. Ortom-ortom tersebut diantaranya Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM) serta Pemuda Muhammadiyah.

====================
Daftar Pustaka

Aksrullah. 2015. “Khittah Perjuangan Muhammadiyah”. Makalah
Kahmad, Dadang. 2017. “Wawasan Agama Madani”. Bandung: Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Jawa Barat
Ma’arif, A Syafi’I dkk. 2010. “Menggugat Modernitas Muhammadiyah”. Jakarta: Best Media
Marihandono, Djoko dkk. 2015. “H.O.S Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan”. Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mu’thi, Abdul dkk. 2015. “K.H Ahmad Dahlan (1868-1923)”. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nashir, Haedar. 2008. “Khittah Muhammadiyah Tentang Politik”. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
Syahputra, Hikmawan. 2014. “Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014”.Malang Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang
Tabroni, Roni. 2010. “Etika Politik Muhammadiyah”. Bandung: Ar Raafii Publishing Agency
Ubaedillah, A dkk. 2000. “Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi ketiga”. Jakarta: ICCE UIN Syarif HIdayatullah Jakarta-Prenada Media Group
Yusuf, M Yunan dkk (ed). 1995. Masyarakat Utama Konsep dan Strategi”. Jakarta: Perkasa-PP Muhammadiyah