RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dikaji Majelis Tarjih dan Tajdid

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang respon Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama MTT PP Muhammadiyah dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Minggu, 10 Maret 2019, bertempat di Hotel Grand Dafam Rohan.

Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, mengatakan, dalam kehidupan bernegara dasar negara mengacu pada pancasila, dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama adalah salah satu sumber hukum di Indonesia. Biasanya dikatakan bahwa memang ada tiga sumber hukum  materi di Indonesia itu, agama itu sendiri, hukum barat dan hukum adat.

BACA JUGA:   Kader Muhammadiyah Milenial Harus Tahu Apa Itu Teknologi

“Hukum agama dan adat dalam banyak hal sering menyatu karena juga apa yang diajarkan dalam agama kalau diimplementasikan dalam adat istiadat dan banyak juga adat istiadat itu banyak diserap dalam agama karena di dalam agama Islam ada kaidah adat istiadat itu dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan Al Quran dan as sunnah serta adat istiadat itu sudah menjadi berkembang dan meluas di masyarakat,” terangnya.

BACA JUGA:   Muhammadiyah Reborn, Lahirkan Karakter Islam Berkemajuan Zaman Now! ¬†

Oleh karena itu, lanjut Syamsul, apapun peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan agama, dan harus sesuai dengan sila yang pertama, yakni Ketuhan yang Maha Esa.

Syamsul juga menerangkan bahwa para ahli hukum memang memperdebatkan hubungan moral dan hukum. Para peserta FGD mencermati RUU PKS yang tidak lepas kaitannya dengan ajaran agama dan moral agama.

Redaksi
MuhammadiyahGoodNews.id adalah media yang memuat kabar baik dari persyarikatan Muhammadiyah. Media ini juga menghadirkan artikel yang mencerahkan, berkemajuan, dan berperadaban.