Megawati Soekarnoputri Berharap Menteri Perdagangan dari Muhammadiyah

JAKARTA — Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP mengharapkan di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatang, ada menteri dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Tak sekadar berharap, Presiden Kelima RI itu juga punya usul tentang posisi menteri dari dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tersebut.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri punya ide soal menteri perdagangan dari Muhammadiyah. Pemikiran itu didasari peran besar Islam dalam perdagangan di Indonesia. Hasto menjelaskan, Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 tak lepas dari Saraket Islam yang mulanya organisasi dagang.

“Ibu Megawati ingin Menteri Perdagangan dari Muhammadiyah,” ujar Hasto dalam diskusi dengan para pemimpin media massa di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2019, malam. Sementara untuk NU, Megawati menginginkan Nahdiyin menjadi Menteri Sosial. “Karena setiap hari NU bersentuhan dengan kalangan miskin,” ucap Hasto.

Selain itu, PDIP juga punya ide tentang komposisi kabinet mendatang. Untuk posisi menteri koordinator tetap empat. Namun, PDIP juga mengusulkan penggabungan beberapa kementerian. Misalnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga disatukan dengan kementerian lain. Namun, kata Hasto, hal itu sebatas usulan karena keputusan akhirnya ada di presiden. “Hak prerogatif ada pada Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Presiden terpilih Jokowi sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang telah bekerja keras mengantarkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan pemilu presiden 2019. Karena itu, Jokowi sudah meminta nama-nama calon menteri kabinet kepada partai koalisi yang mengusungnya dalam Pemilu 2019. “Ya, sudah diminta (nama menteri) tapi banyak yang belum ngasih,” kata Joko Widodo (Jokowi) di restoran Seribu Rasa Jakarta.

Diakuinya, untuk posisi menteri dirinya belum membahas secara khusus komposisi menteri yang berasal dari partai koalisi. “Ya, kalau waktunya kita akan mengundang bicara khusus mengenai itu,” tambah Jokowi.

Karena pembahasan soal nama-nama menteri belum dilakukan, maka Jokowi pun belum berencana untuk meminta KPK mencari rekam jejak para calon pembantunya tersebut. “Calon-calonnya saja belum ketemu (jadi belum akan dilaporkan ke KPK),” ungkap Jokowi.