YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PP NA) mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap tentang Pemilihan Umum 2024 pada forum Konsolidasi Organisasi Nasyiatul Aisyiyah di Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Yogyakarta, Ahad (15/10/2023).
Lewat keterangan resmi, pernyataan ini disebut sebagai hasil kajian dan diskusi bersama Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PW NA) se-Indonesia. NA menekankan terselenggaranya Pemilu yang adil, aman, dan transparan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban.
Delapan poin pernyataan ini juga disebut sebagai salah satu amanat Muktamar Nasyiatul Aisyiyah ke-XIV pada Desember 2022 agar NA terlibat aktif dalam upaya membangun demokrasi yang konstruktif sejalan dengan arahan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan pengawalan isu kepemiluan, serta program prioritas Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu memperluas diaspora kader.
Sebagai organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang memiliki jaringan yang luas dan pengaruh signifikan di berbagai wilayah di Indonesia, Nasyiatul Aisyiyah ingin menguatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menjaga integritas pemilu sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Berikut 8 poin pernyataan Nasyiatul Aisyiyah Tentang Pemilu 2024;
1. Nasyiatul Aisyiyah memandang bahwa masa depan Indonesia terletak pada fondasi demokrasi melalui Pemilihan Umum. Pemilihan umum yang demokratis memberikan ruang partisipasi perempuan yang setara dan inklusif.
2. Nasyiatul Aisyiyah mendorong partai politik untuk berkomitmen menghindari segala bentuk diskriminatif dengan memberikan fasilitas, akses, dan dukungan bagi perempuan yang aktif dalam politik.
3. Nasyiatul Aisyiyah mendukung calon legislatif yang memiliki komitmen dan keberpihakan kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
4. Nasyiatul Aisyiyah mendukung calon presiden dan wakilnya yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap kesetaraan gender dengan memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di berbagai tingkatan pemerintahan.
5. Nasyiatul Aisyiyah mendorong peserta Pemilu untuk mengedepankan isu-isu perempuan dan anak dalam platform kampanye politik.
6. Nasyiatul Aisyiyah menekankan kepada peserta Pemilu untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dalam memperoleh dukungan politik.
7. Nasyiatul Aisyiyah mendorong penyelenggara Pemilu untuk mengimplementasikan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
8. Nasyiatul Aisyiyah mengajak seluruh kader dan masyarakat umum untuk menjadi pemilih yang cerdas dan aktif dalam mencegah peredaran isu hoax, black campaign, penyalahgunaan politik identitas dan segala bentuk politik transaksional. ***(afn)
