Milad UAD Ke-62, Gelar Seminar Nasional Kesejahteraan Ekonomi Sebagai Ejawantah Amanat Konstitusi

Notification

×

Iklan

Iklan

Milad UAD Ke-62, Gelar Seminar Nasional Kesejahteraan Ekonomi Sebagai Ejawantah Amanat Konstitusi

Jumat, 09 Desember 2022 | 08:24 WIB Last Updated 2022-12-09T01:24:10Z


YOGYAKARTA
– Dalam rangka menyambut perhelatan Milad ke-62, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar seminar nasional dengan tema “Ekonomi Konstitusional untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan”. Acara ini digelar pada Rabu (7/12/2022) di Amphitarium Lantai 9 Kampus 4 UAD.


Seminar menghadirkan Dekan FEB UAD Dini Yuniarti dan Founder Core Indonesia Hendri Saparini sebagai narasumber. Adapun Keynote Speaker adalah Menteri Pariwisata dab Ekonomi Kreatif, Sandiaga SalahuDalam rangka menyambut perhelatan Milad ke-62, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar seminar nasional dengan tema “Ekonomi Konstitusional untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan”. Acara ini digelar pada Rabu (7/12) di Amphitarium Lantai 9 Kampus 4 UAD.ddin Uno.


Perwakilan Dekan, Wakil Dekan, Dosen, hingga perwakilan Ormawa, Ortom, dan UKM turut memeriahkan gelaran seminar ini. Rektor UAD, Muchlas dalam sambutannya mengatakan bahwa tema Milad diambil dari representasi fakultas yang menjadi PJ pelaksana Milad UAD pada tiap tahunnya.


“Dikarekanakan host tahun ini adalah FEB dan co-host-nya adalah Fakultas Hukum, maka lahir tema “Ekonomi Konstitusional untuk Mewujudkan Indonesia Berkemajuan” sebagai tema Milad UAD ke-62,” tutur Muchlas. Ia menambahkan bahwa tema-tema yang menjadi tema milad UAD adalah membicarakan persoalan kebangsaan dan kenegaraan.


Dalam kesempatan tersebut, Dini Yuniarti mengatakan bahwa ekonomi konstitusional adalah seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi atau negara.


“Jika kita melihat dalam konstitusi kita, di UUD 1945, ternyata bahwa ada banyak pasal yang menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini menandakan kelegaan dan ketenangan hati bahwa konstitusi kita itu sebenarnya harus menjamin ini semua, dari melayani fakir miskin hingga membuat lapangan pekerjaan,” tegas Dekan FEB tersebut.


Dini juga mengatakan, fakta lapangan menunjukkan bahwa amanat konstitusi tentang kesejahteraan belum dirasakan terlebih oleh masyarakat level bawah. Dalam penelitianya di Kabupaten Takalar, angka kematian ibu ketika proses melahirkan sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena biaya rumah sakit yang tinggi. Berangkat dari persoalan tersebut, ia dan teman-teman ‘Aisyiyah melakukan advokasi agar Pemda setempat bisa menangani permasalahan tersebut.


“Alhamdullilah setelah kami terlibat untuk menuntaskan permasalahan tersebut dengan dikeluarkanya Pemda No.2/2010 tentang Program KBD (Kemitraan Bidan dan Dukun) yang mana mengalihfungsikan peranan dukun bayi dalam persalinan tradisional kepada perawatan bayi dan ibu pasca melahirkan,” jelasnya.


Selanjutnya, Menteri Sandiaga Uno yang hadir secara daring mengatakan bahwa ekonomi Indonesia belum dapat dikuasai secara penuh karena masih banyak komoditas yang belum sepenuhnya produk dari dalam negeri.


“Indonesia adalah negara muslim. Menurut World Economic Forum, pembelian hijab di tahun 2022 mencapai Rp1,02 miliar. Sayangnya pembelian buatan Indonesia hanya 25%,” papar Sandiaga.


Sementara itu, Hendri Saparini yang merupakan Founder Core Indonesia mengatakan bahwa ekonomi konstitusi Indonesia menyuruh mensejahterakan rakyat, tapi faktanya banyak terjadi permasalahan di sektor ekonomi, terlebih jika melihat pertumbuhan ekonomi yang statis, yakni hanya 5%.


“Pertumbuhan ekonomi di angka 5% sebenarnya adalah angka yang cukup bagus jika dilihat dari kacamata makro ekonomi. Hal tersebut juga menjadi kebanggan pemerintah, terutama dalam kondisi peralihan pandemi menuju endemi. Sayangnya, jika dilihat dari kacamata mikro, hal tersebut adalah pertumbuhan yang hanya menguntungkan segelintir orang yang biasa kita sebut dengan oligarki,” tutur Hendri.***