JAKARTA — Sebagai majelis lama dengan nomenklatur baru, Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah didorong untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf, sekaligus berperan aktif dalam pengembangan lahan aset milik Persyarikatan Muhammadiyah.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief di acara Rapat Pleno Pertama MPW PP Muhammadiyah secara daring. Rapat tersebut diselenggarakan untuk penyegaran bagi 43 pimpinan sekaligus anggota MPW PP Muhammadiyah periode 2022-2027.
Hilman berharap, program unggulan yang ditetapkan dapat berjalan melalui skema pembiayaan baik melalui wakaf uang dengan cara sukuk maupun wakaf melalui uang untuk pembangunan lahan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih-lebih pembangunan lahan wakaf milik Persyarikatan Muhammadiyah di daerah 3T.
Sementara itu, Ketua MPW PP Muhammadiyah, Amirsyah Tambunan mengungkapkan bahwa rapat pleno ini menyepakati lima program unggulan MPW PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Meski terdapat kesamaan dengan periode sebelumnya, namun dalam program unggulan periode ini juga terdapat beberapa program baru.
Kelima program tersebut meliputi; pertama, meningkatkan capaian invetarisasi dan sertifikasi tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah; kedua, penguatan kelembagaan dengan menyiapkan sejumlah panduan untuk penguatan kelembagaan Nazir dan melakukan pelatihan Nazir guna peningkatan kompetensi Nazir.
Ketiga, bidang investasi dan kerjasama akan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak dalam rangka pendayagunaan wakaf agar lebih produktif baik di pedesaan maupun di perkotaan, juga mengembangkan program fundraising yang kreatif berbasis teknologi digital. Keempat, bidang advokasi akan meningkatkan capaian penyelesaian permasalahan (sengketa) tanah baik secara ligitasi maupun non litigasi.
“Dan, kelima bidang wakaf uang dan wakaf melalui uang akan mengoptimalkan pembiayaan tanah wakaf agar lebih produktif seperti pembiayaan pembangunan Amal Usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, masjid di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk gudang kemanusiaan untuk respon tanggap darurat bencana.” Imbuhnya.
Selain itu MPW juga mengemban amanah dari PP Muhammadiyah untuk menindaklajuti MoU Persyarikatan Muhammadiyah dengan Kementrian ATR/BPN agar dilakukan upaya akselerasi capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan di Seluruh Indonesia, diungkapkan Mashuri Masyhuda sekretaris MPW PP Muhammadiyah. Secara administratif, MPW PP menekankan supaya pendayagunaan wakaf Muhammadiyah secara profesional, transparan dan akuntabel.
Rapat Pleno Pertama MPW PP Muhammadiyah ini selain diikuti 43 pimpinan dengan anggota, juga menampilkan pemateri dari pakar dan narasumber hadir yakni Prof Dr. Raditya, Prof Masri Mansoer, Dr. Untung Cahyono dari Dewan Pakar MPW PP Muhammadiyah, Prof Nurul Huda dari BWI, Asep Irawan dari Sinergi Foundation, juga hadir Dewan Pengawas Ari Anshory, Zafrullah Salim.***
.jpg)
