JAKARTA — Sudah lama menjalin komunikasi baik secara formal maupun non-formal, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah saatnya mengembangkan kerja bersama dalam konteks keumatan, kebangsaan dan secara universal.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di hadapan awak media dalam kunjungannya ke Kantor PBNU Jl. Keramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat pada, Kamis (25/5/2023). Haedar menyebutkan sekurangnya terdapat tiga agenda pengembangan kerja bersama antara Muhammadiyah dengan NU dalam waktu dekat.
Pengembangan kerja bersama antara Muhammadiyah dengan NU, imbuh Haedar, yang pertama yaitu dalam konteks kepemimpinan moral, lebih-lebih menyongsong Pemilu 2024, Muhammadiyah dan NU mendorong terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Serta berharap ada visi dan arah moral serta visi kebangsaan yang kokoh para calon.
“Sehingga kontestasi itu tidak sekedar politik kekuasaan semata-mata. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa yang diwujudkan berangkat dari pondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa.” Tutur Haedar.
Untuk itu, Kepemimpinan Moral sebagai istilah yang disepakati. Supaya bisa mengarahkan kontestasi, sehingga siapapun nanti yang terpilih sudah mengetahui baik maupun buruk — benar atau salah, serta benar dan salah dalam berpolitik. Dengan seperti itu, diharapkan Pemilu dan hasilnya tidak transaksional.
Muhammadiyah dengan NU, hemat Haedar, sebagai organisasi non-politik praktis memiliki panggilan moral untuk hadir dengan tanpa merasa paling benar sendiri. Terkait itu, kedua organisasi masyarakat berbasis agama ini bisa menjadi wasit moral dalam kontestasi politik di negeri ini.
Pengembangan kerja bersama antara Muhammadiyah dengan NU yang kedua adalah mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan. Di samping politik yang adil dan lain sebagainya. Ekonomi berkeadilan, imbuhnya, sebagai usaha untuk membebaskan, memberdayakan dan memajukan, sekaligus menyejahterakan umat.
“Itu juga harus menjadi concern juga dalam kontestasi politik ke depan. Agar tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan, tapi yang paling penting ini Indonesia dengan rakyatnya yang 250 juta itu mau diapakan, agar lebih sejahtera. Karena saya pikir elitnya sudah lebih sejahtera,” kata Haedar.
Guru Besar Sosiologi ini menekankan, supaya kesejahteraan tidak hanya berada pada lingkaran elit, tetapi juga harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi fokus untuk segera direalisasikan.
Selanjutnya, pengembangan kerja bersama antara Muhammadiyah dengan NU yang ketiga sebagai gerakan keagamaan akan terus berkomitmen memandu umat agar menjadi cerdas, damai, bersatu dalam keragaman dan semakin maju kehidupannya. Muhammadiyah dan NU berada digaris terdepan dalam usaha memandu umat.
3 Isu Strategis Keumatan dan Kebangsaan
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Selain itu juga ada Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Saad Ibrahim, Agus Taufiqurrahman beserta Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti dan Izzul Muslimin.
Haedar menyampaikan bahwa, kedatangannya ke Kantor PBNU merupakan kunjungan balasan pasca Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada 2022. Meski demikian, antara Muhammadiyah dengan NU sudah menjalin komunikasi intensif baik secara formal maupun non-formal.
Dalam kunjungan yang diterima secara langsung oleh KH. Yahya Qolil Staquf ini, setidaknya ada tiga agenda penting yang dibicarakan yaitu meliputi bidang ekonomi, politik, dan kepemimpinan moral — menjelang gelaran Pemilu 2024.
Haedar memandang, antara Muhammadiyah dengan NU ini bagaikan dua sayap yang menerbangkan keislaman dan keindonesiaan. Pasalnya, alih-alih perbedaan yang tajam justru antara Muhammadiyah dengan NU ditemukan begitu banyak kesamaan.
“Kita ini di bolak-balik ya Islam. Maka dari itu kita terus mengelorakan Islam yg damai, mencerahkan dan memajukan.” Ungkap Haedar.
Terkait dengan itu, Ketua Umum PBNU Yahya Qolil Staquf sepakat bahwa, isu strategis dalam konteks keumatan dan kebangsaan saat ini adalah penguatan ekonomi yang berkeadilan, politik dan kepemimpinan moral supaya tidak terjadi lagi pembelahan akibat hajatan lima tahunan.
“Kami setuju dengan yang disampaikan oleh Muhammadiyah tentang urusan ekonomi, politik, dan moral. Sebab saat ini publik kehilangan sosok yg ditiru untuk urusan moral.” Tutur Gus Yahya.
Bercermin dari fenomena ‘akrobat’ politik pada Pemilu 2019, yang mengakibatkan pembelahan dan itu dirasakan sampai sekarang, Gus Yahya menghendaki adanya politik yang tidak membawa-bawa agama sebagai ‘kendaraan’ untuk meraup suara.
Dia memandang, para politisi yang akan maju dalam pertarungan Pemilu 2024 baiknya menyampaikan gagasan tentang kebangsaan yang lebih visioner, supaya pemilu lebih produktif.
Dalam menerima kunjungan tersebut Ketua Umum PBNU Gus Yahya juga didampingi oleh Wakil Ketua Umum Amin Said Husni, Wakil Sekjen Suleman Tanjung, Najib Ascha dan Imron Rosyadi Hamid.***
.jpg)
