Iklan

Iklan

,

Iklan

Relasi Muhammadiyah dan Politik: Antara Rumusan Khitah dan Kenyataan

Redaksi
Sabtu, 06 Juli 2024, 15:13 WIB Last Updated 2024-07-06T08:13:53Z


Oleh: Hajriaynto Y. Thohari


Secara normatif bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dan politik sudah diatur secara jelas dan terang benderang dalam dokumen-dokumen resmi organisasi, mulai dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Khitah Pejruangan Muhamadiyah, Khitah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, sampai Keputusan-keputusan Muktamar dan Tanwir. Semua itu telah membentuk sebuah khazanah yag sangat kaya dan komprehensif yang antara lain berisi ketentuan-ketentuan normatif mengenai khitah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan amar ma’ruf nahi munkar, yang bersifat nonpolitik.


DR. Haedar Nashir, seorang Ketua PP. Muhammadiyah yang paling produktif (baca: dalam mengarang), telah menulis tema besar ini dengan sangat bagus di majalah Suara Muhammadiyah yang kemudian di himpun dalam buku Muhammadiyah Gerakan Pembaruan (2010) yang beberapa waktu berselang didiskusikan di Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya. 


Pengetahuan dan penghayatan DR. Haedar Nashir tentang Khitah Muhammadiyah sangatlah ensiklopedis. Saya rasa sejauh menyangkut kemuhammadiyahan, dia itu “ensiklopedi berjalan” alias living encyclopedia. Bahkan tidak berlebihan apabila Dr. Haedar Nashir disebut “ideolog yang berjalan” (living ideolog).


Buku yang nyaris ensiklopedis tersebut mencakup persoalan yang sangat luas yang meliputi lima belas bab: Dari soal karakter Muhammadiyah, paham agama Islam, pemikiran ideologis, khitah perjuangan, pemikiran dakwah, tajdid, masyarakat Islam, dan lain-lainnya. Dr. Haedar Nashir menjadikan keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen resmi Muhamamdiyah tersebut di atas sebagai sumber utamanya (primary sources atau al-mashodir al-afdholiyyah wa al-awailiyah) yang dengan demikian tidak ada yang salah dengan keseluruhan isi buku itu. 


Atau dengan kata lain, DR. Haedar Nashir menulis buku itu tanpa rasa bersalah sama sekali. Sebagai himpunan dan elaborasi dari ketentuan-ketentuan yang sudah baku, resmi, dan normatif tentunya memang demikianlah yang terjadi: semuanya sudah jelas, gamblang, dan terang benderang. Jadi buku ini tidak bisa dikritik!


Muhammadiyah: nonpolitik


Secara organisasional Muhammadiyah memang menyatakan dirinya sebagai tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik manapun, tidak berpolitik praktis, dan membebaskan warganya untuk memilih dalam pemilihan umum (baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilukada). Soal ini sampai disini saya rasa sudah selesai. Tidak ada seorang pun warga atau aktivis Muhammadiyah yang menyatakan keinginannya untuk mengubahnya dalam Muktamar ke-46 yang akan datang. Secara organisasional memang seperti itu ketentuannya/ itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun yang lalu.


DR. Haedar Nashir antara lain menulis: “Khitah Muhammadiyah juga dapat dijadikan sebagai pagar pembatas agar naluri ‘primitif’ (syahwat politik) perseorangan untuk berkiprah dalam perjuangan politik kekuasaan (power struggle) atau disebut ‘politik praktis’ tidak menyeret-nyeret Muhammadiyah secara kelembagaan. Partai Politik itu sebagaimana juga kekuasaan negara sangatlah penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Tetapi, wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam nonpolitik dengan keyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat pun tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik di jalur kekuasaan negara.”


Selanjutnya mari kita baca bagian lain dari buku Dr. Haedar Nashir berikutnya: "Muhammadiyah sungguh ‘kenyang’ dengan hiruk pikuk dunia politik. Muhammadiyah merasakan betul betapa rumitnya bersentuhan dengan dunia politik. Sekali melibatkan diri dalam pergumulan politik kekuasaan, ketika itu pula centang perentang dan konflik di dalam maupun keluar akan terjadi, yang pada akhirnya membuat gerakan Islam ini kehilangan kepribadian dan peran utamanya sebagai gerakan Islam yang menjalankan fungsi dakwah dan tajdid untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamien di muka bumi ini (hal 250-251).


DR. Haedar Nashir dalam bab IX buku itu mendeksripsikan secara menyeluruh tentang khitah perjuangan Muhammadiyah. Meski ketika berbicara tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap politik dan kekuasaan ada bagian tertentu dari sebuah dokumen resmi organisasi yang ditinggalkan. Dokumen yang saya maksudkan ditinggalkan ini adalah buku Islam dan Dakwah: Pergumulan antara nilai dan Realitas (1998). 


Buku ini oleh DR. Haedar Nashir dijadikan juga sebagai sumber utama, bahkan ditulis dalam daftar pustaka, tetapi ternyata tidak cukup fair dalam pengutipannya, terutama menyangkut pandangan Muhammadiyah tentang kekuasaan, politik, dan ekonomi. Pasalnya, dalam buku ini justru dapat ditemukan sebuah pandangan yang sangat positif dan optimistis tentang politik dan kekuasaan, yang berbeda dengan pandangan-pandangan resmi organisasi yang dikutip DR. Haedar Nashir yang sebagian cenderung pesimistis dan kurang positif.


Dalam buku resmi terbaik yang pernah diterbitkan PP. Muhammadiyah Majelis Tablig tersebut dikatakan: "Bagi seorang Muslim, kegiatan politik harus menjadi bagian integral dari kehidupannya yang utuh. Mengherankan kalau ada Muslim yang menjauhi, apalagi membenci kegiatan tertentu yang menentukan arah kehidupan dan nasibnya, misalnya menjauhi politik dan ekonomi. Kehidupan dunia harus direbut dan dikendalikan agar sesuai ajaran Tuhan (hal. 87). 


Dikatakan juga bahwa “Suatu gerakan Islam yang bercorak sosio-keagamaan tidak boleh alergi terhadap politik. Wawasan keagamaan justru harus menyatu dengan wawasan kekuasaan. Yang perlu dijaga adalah dan hanyalah bagaimana agar kita tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berpikir strategis dalam rangka menatap masa depan yang agak jauh dari diri kita sekarang”. 


Meski ada nuansa pilih-pilih, kita tetap harus melihat fakta bahwa implementasi atau penerapan ketentuan-ketentuan yang normatif sudah barang pasti sangat tidak sederhana. Tidak selalu ada pararelisme antara yang tertulis dan yang ternyata. Pertanyaannya disini adalah apakah pelaksanaannya atau implementasinya di lapangan semulus dengan rumusan yang normatif dan estetik itu? Apakah benar ada pararelisme antara yang dirumuskan dan yang dilaksanakan di lapangan?


Dalam kaitan ini, corak kepemimpinan Muhammadiyah sebagai pengelola dan penghela Muhammadiyah akan sangat menentukan. Pasalnya, kepemimpinan Muhammadiyah-lah yang akan memberikan respons terhadap dinamika politik yang melingkupinya dari waktu ke waktu itu berdasarkan ketentuan-ketentuan normative tersebut. Sementara para anggota hanya akan bersikap secara pasif baik setuju atau keberatan terhadap langkah-langkah pimpinannya.


Para pimpinanlah yang mengantisipasi dan menanggapi realitas situasi politik yang terjadi dan kemudian menafsirkannya dan meresponsnya. Meskipun system kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu kolektif dan kolegial, peran elite atau apalagi seorang ketua/ketua umum pimpinan pusat (PP) tetap saja dominant dalam mengantisipasi dan menanggapi realitas politik yang terus berkembang itu. Bidang ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji dan nyatanya banyak sekali kajian atau studi dalam bidang ini yang notabene telah menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang cukup kaya.


Salah satu kajian tersebut adalah apa yang dilakukan DR. Alfian dalam disertasinya Islamic Modernism in Indonesian Politics, The Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period 1912-1942. Dr. Alfian mengatakan, ‘Sebagai gerakan sosial besar yang terorganisasi baik di Indonesia, Muhammadiyah tampaknya tidak mampu menghindar untuk terlibat dalam politik. Ternyata, kadang-kadang Muhammadiyah benar-benar bermain politik secara langsung dan terbuka. Pendek kata, Muhammadiyah berbeda sikap dengan yang dinyatakan dengan karakter nyatanya yang nonpolitik sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas.


Muhamamadiyah, kata Dr. Alfian, memainkan tiga peranan yang saling terkait, yaitu (1) sebagai reformis keagamaan (antara lain melakukan gerakan memurnikan agama Islam dengan antara lain memberantas takhayul, bid’ah, dan khurafat, alias TBC; (2) sebagai pelaku perubahan sosial (bertujuan memodernisasi umat muslim Indonesia agar terangkat dari ketertinggalannya mencapai tempat terhormat di dunia modern); dan (3) sebagai kekuatan politik. Peran yang ketiga ini dapat dianalisis dari: pertama, pandangan filosofis Islam (antisekulerisme atau pemisahan agama dan Negara) dan kedua, perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan besar dalam politik Indonesia.


Tentu, seperti kata Dr. Alfian, “Karena Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan merupakan gerakan yang nyata-nyata nonpolitik, maka keterlibatannya sangat boleh jadi berbeda dengan keterlibatan organisasi-organisasi yang menjadikan politik sebagai profesinya. Sebagai organisasi nonpolitik tampaknya Muhammadiyah bila dimungkinkan, kapan saja, berupaya untuk tidask memainkan politik secara langsung dan terbuka (seperti dulu menyerahkannya pada Syarekat Islam (SI), Masyumi, Parmusi, dan seterusnya sesuai dengan situasi baru politik Indonesia. Tipe-tipe logika situasional (baik lokal dan maupun nasional) inilah yang menentukan peran politik Muhammadiyah.”


Ringkasnya, perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dengan tujuan-tujuan keagamaan dan sosialnya (katakanlah Muhammadiyah sebagai narasi besar yang memiliki pandangan dunianya/ world view) yang nyata dan jelas ditunjukkan melalui berbagai cara bahwa ia benar-benar terlibat dalam politik, yang kadang-kadang secara langsung dan terbuka. Karena itu, Muhammadiyah benar-benar tampak memiliki peranan ketiga sebagai salah satu kekuatan politik.


Lain Khitah Lain Implementasi


Muhammadiyah memang organisasi nonpolitik, tetapi pada kenyataannya Muhammadiyah tidak bisa menghindar sama sekali dari dinamika politik yang terjadi. Pertama, sebagai gerakan reformis Islam, tentu Muhammadiyah, sebagaimana klaim aktivisnya sendiri, tidak bisa memisahkan antara Islam dan Politik, bahkan menyatakan bahwa pemisahan antara keduanya merupakan salah satu bentuk dari sekulerisme yang ditentangnya secara sangat tegas.


Kedua, sebagai gerakan Islam yang mempunyai jumlah pendukung yang sangat besar, tentu Muhammadiyah memiliki political magnitude yang sangat besar. Muhammadiyah selalu menjadi sasaran dari lobi-lobi politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik baik secara organisasional maupun secara individual. 


Maka siapapun yang menjadi pimpinan puncak Muhammadiyah pastilah akan menghadapi situasi semacam ini yang secara tak terhindarkan dihadapkan pada pilihan-pilihan politik yang bersifat dilematis karena sering kali mengharuskannya untuk menyatakan sikap-sikap politiknya. Apalagi dalam politik itu, di samping tentu sarat dengan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kekuasaan, juga tidak jarang mengandung dimensi-dimensi ideologis, nilai, atau cita-cita besar.


Dimensi ideologis, nilai-nilai atau cita-cita tertentu dalam perjuangan politik itu tentu ada yang sejalan atau setidaknya paralel dengan pandangan hidup (worldview) Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 


Jika dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan ini, tentunya Muhammadiyah harus memilih dan ini bukanlah soal yang sederhana. Di sana ada dilema yang tidak mudah untuk disederhanakan, bahkan kadang-kadang merupakan pilihan yang tidak mudah (no easy choice).


Ketiga, sebagai gerakan Islam yang massif yang terorganisasikan secara baik dan memiliki tradisi ketaatan pada keputusan organisasi, para pimpinan di daerah dan para anggota Muhammadiyah tidak jarang meminta keputusan PP Muhammadiyah atas beberapa persoalan politik, bahkan pada saat-saat menghadapi event-event politik penting seperti pemilihan umum. 


Pimpinan dan warga Muhammadiyah di akar rumput bahkan tidak jarang “memaksa” pimpinan pusat (PP) untuk mengeluarkan sebuah instruksi dalam wadah keputusan pimpinan atas pilihan-pilihan politik yang harus dilakukan dalam event-event politik tersebut.


Keempat, Muhammadiyah adalah juga organisasi kader. Sebagai organisasi kader, Muhammadiyah selama ini menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam tiga dimensi kekaderan: kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa (di lapangan professional dan lapangan politik). 


Nah, Muhammadiyah yang nonpolitik dan netral secara politik sangat sering menghadapi dilema ketika ada di antara kader-kadernya yang terjun dalam kompetisi politik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, atau pemilukada.


Sangatlah tidak bermoral dan bertanggungjawab jika Muhammadiyah sebagai organisasi kader bersikap tidak memihak kepada kader sendiri yang notabene dipersiapkannya sendiri sebagai kader terbaiknya itu. Lihat saja ketika Pilpres 2004 Muhammadiyah menghadapi situasi pelik dan dilematis semacam ini. 


Semua kita tahu apa yang diputuskan dan dilakukan Muhammadiyah waktu itu secara organisasional. Apakah dengan demikian Muhamamadiyah waktu itu netral secara politik? Apakah waktu itu Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai tidak berpolitik? Demikianlah juga yang terjadi pada event-event politik lainnya di waktu dan tempat yang berbeda.


Walhasil, pimpinan Muhammadiyah di semua jajaran ternyata memiliki wewenang untuk membuat diskresi yang sering kali tidak paralel dengan rumusan-rumusan formal-organisasional dalam dokumen-dokumen resmi tersebut di atas. Mudah beretorika Muhammadiyah tidak pernah berpolitik dengan mengutip dokumen-dokumen khitah. 


Pada kenyataannya dokumen adalah satu hal dan pelaksanannya adalah hal yang lain. Pasalnya, pucuk pimpinanlah yang akhirnya terpaksa menentukan sikap politik. Posisi pimpinan memang sangatlah strategis, tetapi juga sekaligus dilematis. Maka menjadi pimpinan tidak segampang dan tidak sesederhana menulis khitah! Ini berlaku bagi siapapun yang menjadi pimpinan!

Iklan

UMBandung