Isu Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan yang Dibahas di Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48

Notification

×

Iklan

Iklan

Isu Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan yang Dibahas di Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48

Selasa, 11 Oktober 2022 | 15:18 WIB Last Updated 2022-10-11T08:18:22Z


Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 esok bakal membahas sejumlah permasalahan menyangkut perbaikan masalah-masalah di tingkat keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta.


Untuk isu keumatan, Persyarikatan Muhammadiyah akan mengangkat enam bahasan. Demikian terang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni dalam acara Gerakan Subuh Mengaji, Ahad (9/10/2022).


Isu keumatan pertama adalah regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah, termasuk soal tata cara ubudiyah berdasarkan mazhab tertentu.


“Ada usaha-usaha atau gejala di masyarakat kita soal pengaturan persoalan-persoalan paham agama. Jadi keragaman faham agama di dalam Islam maupun di dalam agama lain itu tentu merupakan wilayah privat masing-masing orang yang di sana ada kebebasan,” kata Syafiq.


“Nah inilah yang menjadi gejala yang saya kira itu harus dikritisi dan menurut Muhammadiyah tidak bisa ada regimentasi pada persolan-persoalan ubudiyah semacam itu,” imbuhnya.


Isu keumatan kedua yang bakal dibawa adalah kesalehan digital. Di masa post truth seperti ini, umat muslim banyak didapati gampang menyebar informasi viral tanpa cek dan ricek (tabayun) yang pada akhirnya hanya akan membawa fitnah.


“Bahkan berita yang tidak jelas itu diyakini sebagai kebenaran karena dibagikan oleh banyak orang dan tidak ada usaha untuk klarifikasi, tabayun. Ini menjadi konsen Muhammadiyah,” ujar Syafiq.


Isu keumatan ketiga adalah terkait persaudaraan antara sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Persatuan umat selama ini dianggap susah terjadi karena masih ada ego bahwa kelompoknya paling benar ditambah dengan adanya perbedaan kepentingan.


“Oleh karena itu ukhuwah Islamiyah dipandang sangat penting bagi Persyarikatan Muhammadiyah dan semua elemen umat harus bertanggung jawab untuk menciptakan ini,” terangnya.


Isu keumatan keempat adalah soal penguatan tata kelola akuntabilitas filantropi Islam. Bagi Muhammadiyah, hal ini sudah ajeg karena spirit Al-Ma’un. Tapi bagi umat secara umum filantropi Islam tidak berjalan maksimal karena lembaga yang dipilih tidak transparan dan akuntabel, terlebih lagi masih ada tradisi menyerahkan harta kepada figur-figur yang dihormati.


Isu keumatan kelima kata Syafiq adalah soal bagaimana beragama yang mencerahkan.


“Seringkali di masyarakat, dakwah agama kita, atau sebagian dakwah dan keagamaan kita belum mencerahkan. Masih ada tindak kekerasan atau kesewenangan, ada upaya membubarkan pengajian dengan cara-cara kekekrasan. Kalau itu persolaan berbeda pendapat, itu wajar dan harus dihargai dan membuat kita lebih dewasa, tapi yang tidak dewasa itu adalah mencegah pengajian-pengajian dakwah Islamiyah ini dengan kekerasan fisik dan sewenang-wenang dan itu menunjukkan rendahnya keberagamaan kita, keberagamaan yang belum mencerahkan,” jelasnya.


Isu keumatan keenam, adalah soal otentisitas wasathiyah Islam atau moderasi sesuai kandungan Al-Baqarah ayat ke-143.


“Jadi Islam itu sendiri adalah agama wasatiyah dan karena itu salah satu ciri dari berkemajuan adalah mengembangkan wasatiyah ini. Wasatiyah yang berarti bukan ekstrim kanan, ghuluw atau ekstrim kiri yaitu beragama yang serba boleh. Wasatiyah itu juga keseimbangan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, lahir dan batin. Tapi ada gejala penyimpangan dari prinsip-prinsip itu dengan slogan-slogan moderasi. Jadi menegakkan moderasi dengan cara yang tidak moderat. Itu juga kita pandang sebagai penyimpangan terhadap wasatiyah. Termasuk usaha, klaim bahwa dirinyalah yang wasatiyah saja sedangkan yang lain tidak sehingga menimbulkan ketegangan umat yang lain. Jadi seringkali wasatiyah atau moderasi ini dimanfaatkan secara tidak otentik, digunakan untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok yang tidak sepaham. Nah gejala ini merupakan concern dari Persyarikatan Muhammadiyah,” jelas Syafiq.


Sembilan Isu Kebangsaan


“Soal isu kebangsaan, Muhammadiyah jelas sekali dengan rumusan Darul Ahdi Wa Syahadah, negara perjanjian dan negara persaksian yang itu memperkuat komitmen Muhammadiyah membangun bangsa ini. Bagaimana negara kita menjadi negara adil, makmur dan mendapat ridha Allah Swt. Saya kira komitmen seperti ini tidak diragukan lagi dan sudah ditunjukkan Muhammadiyah dengan dakwah amar makruf nahi munkar untuk memperbaiki, memperkuat negara kita,” ujar Syafiq.


“Di dalam kerangka mewujudkan Darul Ahdi Wa Syahadah itu ada beberapa isu yang menurut catatan Muhammadiyah penting untuk disikapi dan kemudian mengajak seluruh masyarakat, negara, lembaga-lembaga negara untuk bersama-sama mewujudkan situasi kebangsaan yang lebih baik,” imbuhnya.


Adapun isu kebangsaan pertama adalah soal usaha memperkuat ketahanan keluarga demi terciptanya ketahanan masyarakat dan ketahanan negara.


Isu kebangsaan kedua adalah soal reformasi sistem pemilu. Hal ini diperlukan mengingat politik telah tersandera kepentingan oligarki sehingga mendistorsi tujuan pemilu.


“Maka UU Pemilu yang tidak pro demokrasi, tidak pro kesejahteraan rakyat yang bisa menyebabkan rusaknya negara ini secara umum antara lain bersumber dari sistem pemilu yang tidak sehat dan tidak baik,” kata Syafiq.


Isu kebangsaan ketiga adalah soal suksesi kepemimpinan 2024. Menurut Syafiq, Muhammadiyah berharap suksesi ini berhasil melahirkan pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin yang tersandera oleh investor dan kepentingan oligarki, tapi benar-benar melahirkan pemimpin yang capable dan benar-benar memiliki kualitas untuk memimpin bangsa Indonesia.


Isu kebangsaan keempat adalah soal evaluasi deradikalisasi yang sering disalahgunakan.


“Jangan sampai ada usaha deradikalisasi hanya untuk memojokkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan dengan orang lain,” ucap Syafiq.


Isu kebangsaan kelima adalah soal memperkuat keadilah hukum. Pasalnya menurut Syafiq, penegakan hukum masih lemah, bahkan sebagian dari hukum itu tidak pro keadilan dan tidak sehat dan ada tebang pilih.


Isu kebangsaan keenam adalah soal penataan ruang publik yang inklusif dan adil. Kata Syafiq perlu adanya penataan ruang publik yang ramah terhadap semua kelompok, termasuk difabel.


Isu kebangsaan ketujuh adalah soal memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana. Indonesia sebagai negara rawan bencana alam dianggap perlu mendidik masyakarakatnya supaya menjadi kelompok tangguh bencana.


“Bagaimana kita menjaga lingkungan kita supaya tidak menjadi lebih rentan terhadap bencana itu dan bagaimana kita membangun sistem teologi kebencanaan, yang itu sudah dirumuskan tarjih dan MDMC,” kata Syafiq.


Isu kebangsaan kedelapan adalah soal antisipasi aging population (usia manula).


“Nanti proporsi senior sangat tinggi, usia produktif menurun. Karena itu, kita perlu memperhatikan bagaimana kepetningan masyarakat senior itu apalagi di daerah perkotaan yang hubungan antar individu sangat longgar perlu kita lakukan antisipasi sebaik mungkin,” ujar Syafiq.


Adapun Isu kebangsaan kesembilan, adalah memperkuat integrasi nasional.


“Bagaimana negara kita supaya terintegrasi, tidak terpecah-pecah, tidak ada konflik antar wilayah, tidak ada ketidakadilan antara daerah satu dengan daerah yang lain,” katanya.


Empat Isu Kemanusiaan Semesta


“Muhammadiyah ini pertama-tama menjadi organisasi lokal yang haya terbatas di Yogya saja. Kemudian menjadi benar-benar nasional. Muhammadiyah adalah organisasi yang paling merata di seluruh Indonesia. Tidak ada kantong-kantong khusus di daerah tertentu. Organisasi lain mungkin hanya kuat di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, tapi Muhammadiyah merata di seluruh Indonesia,” ujar Syafiq.


“Maka Muhammadiyah memandang bahwa isu-isu nasional menjadi sangat penting. Nah Muhammadiyah sekarang tidak bisa dilihat hanya nasional, tapi organisasi internasonal yang dalam istilah lain bisa juga disebut sebagai gerakan trans-nasional dalam arti yang positif,” imbuhnya.


Sebagai bagian dari fenomena global tersebut, maka Muhammadiyah dipandang perlu memberi perhatian terhadap isu kemanusiaan yang sifatnya universal beserta persoalan-persoalan global lainnya.


Adapun isu kemanusiaan semesta pertama adalah soal membangun tata dunia yang damai berkeadilan.


“Ada konflik di mana-mana. Konflik di banyak tempat. Muhammadiyah mungkin hanya bisa bersuara saja, tapi Muhammadiyah punya kewajiban moral untuk menyerukan perdamaian dan keadilan. Karena itu di dalam garis kebijakan internasionalnya, Muhammadiyah telah menjadikan dua kata kunci yang harus ditegakkan bersama-sama yaitu perdamaian dan keadilan. Sebab tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan. Konflik itu hampir 100 persen muncul dari ketidakadilan,” ujarnya.


Isu kemanusiaan semesta kedua adalah soal regulasi dampak perubahan iklim. Muhammadiyah tidak bersifat responsif, namun antisipatif dengan berbagai usaha mitigasi untuk menyelamatkan kehidupan manusia banyak.


“Hewan dan tumbuh-tumbuhan akan punah karena atmosfer dan bumi kita yang terus memanas dan akan sampai pada satu derajat cuaca yang tidak memungkinkan kita ini untuk hidup. Karena itulah seluruh elemen masyarakat internasional harus berjuang untuk mengurangi eskalasi dari perubahan iklim ini dan berbuat sesuatu untukk antisiapsi ketika perubahan iklim itu secara pelan semakin nyata,” ujar Syafiq.


Isu kemanusiaan semesta ketiga adalah soal mengatasi kesenjangan antarnegara.


“Ada negara superpower yang bisa dikte negara-negara lain, ada proxy war, dan berbagai macam yang ini benar-benar menunjukkan ada kesenjangan. Maka Muhammadiyah menyerukan harus diatasi kesenjangan ini,” kata dia.


Isu kemanusiaan semesta keempat adalah soal menguatnya xenophobia, termasuk di dalamnya Islamophobia. Kendati PBB sudah mengeluarkan deklarasi anti Islamophobia, tapi hal ini belum tergarap dengan baik di Indonesia. Syafiq berharap ke depan ada kerja serius dan simultan untuk mengikis masalah ini. (afn) 


Sumber: muhammadiyah.or.id