Oleh: Jaya Abidin *)
CILEUNGSI - Perhelatan musyawarah Muhammadiyah pasca Muktamar terus bergulir, baik tingkat Wilayah (Musywil), tingkat Daerah (Musyda), dan saat ini sudah tahap jelang Musycab di beberapa Cabang Cabang, khususnya di Kabupaten Bogor.
Mekanisme kepemimpinan kolektif kolegial di Persyarikatan Muhammadiyah memang unik dan menjadi ciri khas tersendiri. Banyak orang yang salah memahami terhadap kepemimpinan di Muhammadiyah, termasuk warga Muhammadiyah diantaranya.
Sebagai contoh, jelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 yg telah berlangsung di Surakarta pada tgl 18-20 November 2022 yang lalu, banyak yang bertanya, "Siapa calon Ketua Umum yang bakal meraih suara terbanyak di Muktamar?".
Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui, bahwa Muktamar Muhammadiyah tidak memilih Ketua Umum, tetapi memilih Anggota Pimpinan Pusat sebanyak 13 orang yang lebih dikenal dengan sebutan formatur.
Siapa yang bakal menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak mesti dari formatur yang meraih suara terbanyak, akan tetapi ditetapkan oleh formatur terpilih yang terdiri dari 13 nama dengan perolehan suara terbanyak.
Formatur terpilih memiliki hak prerogatif dan kebebasan untuk menetapkan siapa saja diantara mereka untuk menjadi Ketua Umum dan tidak ada yang berhak melakukan intervensi, memberikan tekanan apalagi memaksakan formatur agar menetapkan tokoh atau personal tertentu untuk menjadi Ketua Umum, karena itu menyalahi aturan dan ketentuan yang sah dan berlaku di Muhammadiyah.
Di Muhammadiyah tidak ada kampanye calon-calon Pimpinan Muhammadiyah baik ditingkat Pusat sampai ke tingkat Ranting. Jika ada yang melakukanya, maka dipandang sebagai 'aib dan perbuatan yg tercela dan memalukan karena tidak sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.
Nasihat yang terus ada dan melekat pada setiap pimpinan, pengurus, dan kader Muhammadiyah yaitu tidak boleh meminta jabatan, tetapi kalau diberi amanah tidak boleh menolak dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan.
Tidak sedikit orang yang memiliki ambisi dan diketahui melakukan "kasak-kusuk" agar terpilih menjadi Pimpinan, biasanya tidak terpilih. Karena orang Muhammadiyah paham, bahwa orang yang berambisi terpilih menjadi Pimpinan dapat dipastikan mempunyai tujuan yang bersifat pribadi atau kelompok tertentu yang pada giliranya akan merugikan Muhammadiyah baik moral maupun material yang pada akhirnya akan merusak citra dan cita-cita Muhamadiyah itu sendiri.
Di Persyarikatan Muhammadiyah, segala keputusan organisasi haruslah melalui musyawarah yang bersifat kolektif kolegial. Di dalam musyawarah tidak ada yang lebih dominan dari yang lain, tidak boleh ada yang merasa lebih berkuasa dari yang lain.
Perbedaan jabatan hanyalah pembagian tugas dan tanggung jawab, sedangkan hak dalam musyawarah untuk menentukan keputusan semuanya sama, karena mereka sama-sama dipilih oleh Musyawirin ketika Muktamar, Musywil, Musyda, Musycab atau Musyran.
Maka Muhammadiyah memegang prinsip egaliter dalam kepemimpinannya.
Begitulah salah satu kekuatan Muhammadiyah, karena dengan kepemimpinan kolektif kolegial, Muhamadiyah terpelihara dari kemauan yang bersifat pribadi atau intervensi dari kelompok manapun, InsyaAllah.
Oleh karena itu, sebagai warga Muhammadiyah kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada satu kelompok kepentingan apapun dan siapapun, baik internal maupun eksternal yang akan mengintervensi keputusan Muktamar, Musywil, Musyda, Musycab dan Musyran Muhammadiyah.
Mari kita bersama-sama menjaga marwah Muhammadiyah dalam bermusyawarah dengan kesantunan, semoga pemimpinnya selalu menjadi tauladan di Masyarakat. Aamiin
Sukses Musycab ke-7 Muhammadiyah Cileungsi. Semakin maju Cabang dan Rantingnya, semakin berkembang usaha amalnya dan amal usahanya. Maju pula lingkungan dan masyarakatnya. Aamiin
Nashrun Minallahi Wa Fathun Qorieb. ***
*) Warga Muhammadiyah Cabang Cileungsi, ber-NBM 876689
.jpg)
